Bagaimana Peran Kabinet Burhanuddin Harahap dalam Upaya Pengembalian Irian Barat?

Artikel ini tentang bagaimanaperan kabinet Burhanuddin Harahap dalam upaya pengembalian Irian Barat. Semoga bermanfaat.

---

Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini

---

Intisari-Online.com -Kabinet Burhanuddin Harahap punya peran penting terhadap upaya pengembalian Irian Barat ke NKRI.

Sebelum lebih jauh ke pembahasan, kita bahas terlebih dahulu apa itu Kabinet Burhanuddin Harahap, bagaimana kabinet ini muncul dan dan bagaimana perjalanannya.

Baca Juga: Sjafruddin Prawiranegara Sosok Presiden Indonesia Dalam Situasi Darurat

Mengutip Kompas.com, Kabinet Burhanuddin Harahap bertugas pada periode 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini juga disebut sebagai kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung pada kabinet ini dipegang 13 partai yang didominasi oleh Partai Masyumi.

Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk sebagai pengganti Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang sebelumnya telah menyerahkan mandatnya kepada presiden. Lalu, pada 29 Juli 1955, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengumumkan tiga nama calon formatur kabinet baru, yaitu Wilopo, Sukiman, dan Asaat.

Namun ketiga calon ini justru sepakat untuk memilih Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan. Tetapi, karena saat itu Moh. Hatta masih menjabat sebagai wakil presiden, Moh. Hatta kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap untuk membentuk kabinet.

Ditunjuknya Burhanuddin Harahap sebagai formatur kabinet ini, karena dia merupakan salah satu anggota yang tergabung di Partai Masyumi. Ketika itu Partai Masyumi menjadi salah satu partai Islam yang paling berpengaruh di tingkat pemerintahan.

Untuk memutuskan siapa yang akan menjadi formatur kabinet baru membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlu melalui perdebatan panjang. Sampai akhirnya, Moh. Hatta memutuskan untuk memilih Burhanuddin Harahap.

Awalnya, Burhanuddin menolak permintaan Moh. Hatta lantaran dia merasa tidak siap untuk menghadapi permasalahan yang saat itu sedang melanda. Seperti persoalan perekonomian, ketahanan, dan keamanan.

Tapiusulan dari Moh. Hatta ini diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat Masyumi. Dengan perasaan ragu yang dirasakan, Burhanuddin pun akhirnya bersedia menerima amanat dari Moh. Hatta.

Tanggal 12 Agustus 1955 resmi dibentuk Kabinet Burhanuddin Harahap. Begini susunannya:

- Menteri Luar Negeri: Ide Anak Agung Gde Agung

- Menteri Dalam Negeri: R. Sunarjo

- Menteri Pertahanan: Burhanuddin Harahap

- Menteri Kehakiman: Lukman Wiradinata

- Menteri Penerangan: Sjamsuddin Sutan Makmur

- Menteri Keuangan: Sumitro Djojohadikusumo

- Menteri Perekonomian: I.J. Kasimo

- Menteri Pertanian: Mohammad Sardjan

- Menteri Perhubungan: H. Laoh

- Menteri Muda Perhubungan: Asraruddin

- Menteri Pekerjaan Umum: Pandji Suroso

- Menteri Perburuhan: Iskandar Tedjasukmana

- Menteri Sosial: Sudibjo

- Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan: R.M. Suwandi

- Menteri Agama: Mohammad Iljas

- Menteri Kesehatan: J. Leimena

- Menteri Agraria: Gunawan

- Menteri Negara: Abdul Hakim

- Menteri Negara: Sutomo

- Menteri Negara: Gumala Adjaib Nur

Program Kerja Kabinet Burhanuddin Harahap:

1. Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril pemerintah, contohnya kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.

2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru.

3. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.

4. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.

5. Memberantas korupsi.

6. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

7. Memperkembangkan politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.

Inilah daftar pencapaian Kabinet Burhanuddin Harahap:

1. Berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk DPR dan anggota konstituante secara demokratis pada 29 September 1955.

2. Pembubaran uni Indonesia-Belanda yang disetujui Sultan Hamid II selaku ketua Republik Indonesia Serikat.

3. Pemberantasan korupsi, sehingga puluhan pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut banyak ditangkap oleh polisi militer.

4. Terkabulnya tuntutan Aceh untuk jadi provinsi terpisah dari Sumatera bagian Utara.

5. Berdirinya USU di Aceh dan Sumut sebagai lembaga pendidikan.

Kabinet Burhanuddin Harahap resmi bubar pada 3 Maret 1956, karena tugas-tugasnya telah tercapai dan selesai. Partai politik yang tergabung dalam kabinet ini antara lain Masyumi, Partai Indonesia Raya, Partai Syarikat Islam Indonesia, Demokrat, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Sosialis Indonesia, Partai Katolik Republik Indonesia, Partai Buruh, Partai Rakyat Nasional, Partai Republik Indonesia Raya, Partai Rakyat Indonesia, Partai Kristen Indonesia, dan golongan Independen.

Terkait Irian Barat

Terkait upaya pengembalian Irian Barat, Kabinet Burhanuddin Harahap terus berkomitmen sefcara aktif dalam upaya penyelesaian konflik di Irian Barat. Ada beberapa langkah strategis yang ditempuh untuk menegaskan klaim dan kedaulatan Indonesia atas wilayah timur, termasuk Irian Barat.

Itulah artikel tentang bagaimana peran kabinet Burhanuddin Harahap dalam upaya pengembalian Irian Barat. Semoga bermanfaat.

Baca Juga: Kabinet Presidensial Kabinet Pertama RI Usai Gejolak Kemerdekaan

Artikel Terkait