Dalam Ekonomi Pancasila Siapa yang Harus Bertanggung Jawab atas Kesejahteraan Rakyat?

Artikel ini akan menjawab pertanyaan: dalam ekonomi Pancasila siapa yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, semoga bermanfaat.

---

Intisari hadir di WhatsAppa Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini

---

Intisari-Online.com -Kita sepakat, segala aspek kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia harus berasaskan Pancasila. Termasuk dalam bidang ekonomi.

Lalu, dalam ekonomi Pancasila siapa yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat? Artikel ini akan mencoba memberi jawabannya untuk para pembaca sekalian.

Baca Juga: Bagaimana Menjelaskan Konsep Identitas Serta Kaitannya dengan Pancasila?

Ringkasnya,ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian dengan menjadikan lima sila dari Pancasila sebagai dasarnya. Ada lima prinsip yang diterapkan dalam kebijakan ekonomi Pancasila: Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral, dan sosial.

Secara lebih lengkapnya, sebagaimana mengutip Kompas.com, sistem ekonomi Pancasila diartikan sebagaikajian, ilmu ekonomi, atau sistem perekonomian yang didasarkan pada kelima sila Pancasila. Istilah sistem ekonomi Pancasila pertama kali muncul dalam artikel Emil Salim pada 1967.

Ketika itubelum jelas apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Pancasila. Lalu pada 1979, Emil Salim membahas kembali apa yang dimaksud sistem ekonomi Pancasila.

Pada prinsipnya, sistem ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi khas Indonesia adalah sistem perekonomian yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Konsep ini berbeda dengan sistem perekonomian lainnya, seperti kapitalis maupun komunis. Sebab, sistem perekonomian ini memang harus jelas dan menjiwai Pancasila.

MenurutMenurut Eva Nur Eviyana, dkk dalam buku Pancasila dan Tokoh Pahlawan Indonesia (2020), sistem ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian dengan menjadikan lima sila Pancasila sebagai dasarnya.

Sederhananya, ekonomi Pancasila bisa pula disebut sebagai sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau "ekonomi pasar terkendali". Dikutip dari buku Bangkitlah Pancasila!! (Sebuah Gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara) (2014) oleh Wimmy Halim, sistem ekonomi Pancasila dibangun dengan mengusung konsep kekeluargaan dan dijiwai oleh semangat gotong royong. Artinya sistem perekonomian ini tidak hanya mengutamakan kemajuan ekonomi suatu daerah, melainkan memperjuangkan kesejahteraan bersama seluruh bangsa Indonesia.

Setidaknya ada lima prinsip ekonomi Pancasila:

-Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral, dan sosial Muncul kehendak kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, dengan tidak membiarkan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial

- Semangat nasionalisme ekonomi untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kuat, tangguh, serta mandiri

- Demokrasi ekonomi yang didasarkan pada kerakyatan dan kekeluargaan

- Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi serta otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab.

Sistem ekonomi Pancasila punya ciri-ciri sebagai berikut:

Menurut buku Sustainable Financing (2015) oleh Muliaman D. Hadad serta Istiana Maftuchah, berikut ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila:

1. Negara menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya sumber daya alam yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas dikuasai negara. Misalnya batu bara, air, hasil tambang, dan sebagainya.

2. Pemerintah dan swasta saling mendukung untuk pembangunan ekonomi. Maksudnya adalah pemerintah dan swasta saling berdampingan dan mendukung untuk membangun perekonomian ke arah yang lebih baik. Dengan begitu,peran negara memang penting tetapi tidak dominan. Begitu pula dengan pihak swasta yang berposisi penting, namun keberadaannya tidak mendominasi.

3. Perekonomian digerakkan melalui rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Artinya sistem perekonomian bergerak karena ada dorongan ekonomi, sosial, serta moral. Sementara masyarakat bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan produksinya.

4. Prioritas utama ialah menciptakan perekonomian yang tangguh. Ciri sistem ekonomi Pancasila adalah kebijakan pembangunan ekonominya diprioritaskan untuk menciptakan atau membangun perekonomian nasional yang tangguh, sehingga tiap kebijakan yang dibuat selalu dijiwai oleh sikap nasionalisme.

Kembali ke pertanyaan awal, dalamekonomi Pancasila siapa yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat? Jawaban dari pertanyaan ini adalah ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yaitu pemerintah dan swasta saling mendukung untuk membangun ekonomi, termasuk dalam hal ini adalah mensejahterakan rakyat.

Begitulah jawaban dari pertanyaan dalam ekonomi Pancasila siapa yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, semoga bermanfaat.

Baca Juga: Menurut Hatta, Bagaimana Seharusnya Pancasila Dipahami dan Diterapkan?

Artikel Terkait